Penundaan Eksekusi Tibo Cs

Jumat, 1 September 2006

Penundaan Eksekusi Tibo Cs
Hadirkan Konflik Baru

Palu, CM-
Penundaan eksekusi hukum an mati terhadap tiga terpidana kasus kerusuhan poso Fabianus Tibo, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu, merupakan gambaran buruknya penegakan supremasi hukum di indonesia. khususnya di Sulawesi Tengah.

Demikian di katakan Ketua Umum HMI Cabang Palu, Syarif Ladano Keapad Cahaya Mercusuar, Kamis (31/8).

Eksekusi Tibo Cs kata syarif adalah keputusan final dan harus dilaksanakan, bukan menjadi ajang konsolidasi bagi kekuatan pihak yang menolak dan mencoba mempengaruhi kedaulatan hukum.

Jika eksekusi itu tidak dilaksanakan secepatnya dan pihak-pihak yang mempengaruhi keputusan itu terus mengalir, ia mengkhawatirkan akan menghadirkan konflik horizontal.

Ia melihat, lambannya proses pelaksanaan eksekusi mati terhadap Tibo Cs, disebabkan tekanan dari pihak yang menolak dan ketidaktegasan aparat dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan keberangkatan salah seorang Menteri Negara dalam kabinet SBY-JK baru-baru ini ke Vatikan Roma, untuk melakukan rasionalisasi dan negosiasi terhadap rencana eksekusi Tibo Cs.

Ia menambahkan, hal tersebut bertanda, kedaulatan hukum di indonesia dikendalikan oleh pihak luar negri.

"Kami sangat menyayangkan sikap pemerinyah dan aparat yang terlalu lemah dalam menyelesaikan kasus ini," tegasnya.

Menurutnya, kasus Poso butuh penyelesaian secara tegas, arif dan bijaksana.

Hal senada di katakan staf Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) HMI Cabang Palu, Rusli yang menyatakan, penundaan eksekusi tersebut semakin membingungkan masyarakat dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan atas kinerja aparat penegak hukum.

Dalam waktu dekat ini kata dia, HMI Cabang Palu bersama sejumblah organisasi Islam Lainnya kembali turun kejalan mendesak, Gubernur, Kejati dan Polda Sulteng agar secepatnya melaksankan eksekusi tersebut. ANTO