Pernyataan Sikap KRUK'-Mimbar Bebas Yogya

KOALISI RAKYAT UNTUK KEMANUSIAAN

(KRUK)

(SMI,FMN,LMND,FPPI,SMAHT,PMKRI,GMKI,KONSEP,PUSHAM-UII,INTERFIDEI)

PERNYATAAN SIKAP

"MODAL INTERNASIONAL BIANG KONFLIK SOSIAL!!!!"

Jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998, menandai era baru demokrasi di Indonesia, banyak orang sering menyebutnya era Reformasi. Tetapi jika kita lihat, ternyata pada hakekatnya era Reformasipun hanya bisa menambahkan persoalan-persoalan baru di Indonesia dilihat dari munculnya berbagai konflik-konflik sosial yang terjadi semisal di Ambon, Poso, Papua, Kalimantan Selatan dan sebagainya. Konflik-konflik ini kemudian melegitimasi pengiriman pasukan TNI/Polisi yang pada akhirnya tidak melindungi rakyat tetapi sebaliknya melanggengkan konflik dengan maksud melindungi modal (asing) yang masuk dan menguasai semua SDA diIndonesia. Dilain pihak pemerintah mengaburkan persoalan-persoalan masuknya modal asing yang selalu mendiskriminasikan rakyat, menghembuskan wacana-wacana etnologi yang memicu adanya konflik horisontal. Peristiwa Tibo Cs (konflik Poso), ataupun Amrozi Cs adalah salah satu contoh strategi mematahkan kekuatan rakyat dengan menggunakan isu agama sehingga kekuatan rakyat yang sebelumnya telah massif dalam melawan masuknya modal asing seperti Bukaka Group milik Ahmad Kalla di Poso dan sekitarnya terpatahkan. Artinya masalah Poso bukan sekedar persoalan yang lokal, tapi juga akan menjadi suatu persoalan dalam suatu kerangka nasional. Bahwa ada kepentingan jelas dari kapitalisme untuk mengeksploitasi alam negeri ini (termasuk poso). Bahwa kepentingan rakyat Poso sama dengan kepentingan rakyat di Aceh, Papua, Sidoarjo, Kalimantan, Jogja dll.

Ditambah lagi dengan berbagai peristiwa penggusuran, yang dilegitimasi dengan Perpres 36 tahun 2005 dengan alasan guna kepentingan umum yang ternyata lagi-lagi menguntungkan pihak modal dalam pembangunan infrastrukutrnya dalam kerangka mempercepat arus modal hasil eksloitasinya di Indonesia. Belum lagi persoalan dampak dari pengelolaan SDA di indonesia, yang terjadi adalah perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan, persoalan limbah yang dilakukan perusahaan tambang multinasional seperti Newmont di Sulut dan NTB, PT. Lapindo di Sidoarjo, Pt. Freeport. Hal tersebut tidak pernah ditanggapi pemerintah secara serius dengan menuntut tanggungjawab dari perusahaan-perusahaan penbgelola asing tersebut, semisal kasus Lapindo dimana Pemerintah masih lamban proses penyelesaian ganti rugi dan lumpur panas di Sidoarjo.

Di lain pihak kebebasan pers, akses informasi, dibungkam dan sebaliknya berpihak pada modal. Undang-undang yang mengkomersialisasikan Pendidikan (UU Sisdiknas) yang melegitimasi naiknya ongkos pendidikan dengan dicabutnya subsidi pada Pendidikan, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, Revisi UU no.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang ternyata merugikan pihak buruh,tentang persoalan agraria dan konflik tanah yang tidak pernah diselesaikan,swastanisasi BUMN semisal kasus Blok Cepu, menggambarkan adanya infiltrasi modal asing di indonesia yang dibiarkan bahkan dilegitimasi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Berbagai peristiwa dan kebijakan tersebutlah refleksi dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK. Jelas sudah SBY-Kalla yang dulu dipilih oleh rakyat dalam pemilu 2004 ternyata tidak bisa melakukan apa-apa dan malah sebaliknya menjadi perpanjangan tangan dari Kapitalisme Internasiona, terbukti dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya merupakan hasil intervensi dari pihak asing akibat dari bertumpuknya beban hutang Indonesia, yang sampai sekarang mencapai 1.300 Triliun Rupiah yang pada akhirnya selalu mendiskriminasikan rakyat. Hal ini memperjelas bahwa rezim SBY JK adalah rezim boneka imperialisme kapitalisme yang mengamini bentuk penjajahan gaya baru (Imperialisme dari Kapitalisme Global).

Sudah menjadi kebutuhan dari kita, semua elemen demokrasi dan kekuatan rakyat lainnya dalam tingkatan nasional sudah saatnya menyatukan diri dalam satu kekuatan guna menolak segala intervensi dari kapitalisme dan memotong mata rantai kapitalisme di Indonesia guna menyelamatkan nasion dari cengkraman kapitalisme tersebut.

Maka, kami dari Koalisi Rakyat untuk Kemanusiaan (KRUK) menuntut:

1. Nasionalisasi aset-aset asing (yang menguasai hajat hidup orang banyak)

2. Hapus Hutang Lama, Tolak Hutang Baru

3. Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGPFI) untuk menyelesaikan konflik sosial (Poso, Ambon, Papua):

Dan menyerukan :

1. Pendidikan Gratis Untuk Rakyat

2. Naikkan Upah Buruh 100%

3. Tanah Untuk Rakyat

4. Lapangan Kerja Untuk Rakyat

5. Kesehatan Gratis untuk Rakyat

Tunduk Tertindas atau Bangkit Melawan...........!!!!!

Tak Ada Perdamaian Sejati tanpa Keadilan Yang Menyeluruh!!!!.......

Berbareng Bergerak Menuju Demokrasi Sejati...!!!

Jogjakarta, 31 Agustus 2006

Koalisi Rakyat untuk Kemanusiaan