Kapolri Serahkan Daftar Nama Pelaku

Rabu, 1 November 2006

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengaku sudah menyerahkan sejumlah nama yang terlibat dalam kasus kerusuhan di Poso Sulawesi Tengah (Sulteng) beberapa waktu lalu.

Daftar nama pelaku kerusuhan itu, menurut Kapolri, sudah diserahkan kepada Ketua Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam Sulawesi Tengah (Sulteng) Adnan Arsal. Penyerahan daftar nama itu dimaksudkan agar tokoh masyarakat di Poso ikut membantu mencari aktor utama pelaku kerusuhan.

"Kejahatan kan terjadi di Sulteng, tentu masyarakat di sana yang mengetahui," tegas Sutanto seusai mengikuti halalbihalal di Mabes Polri, kemarin. Menurutnya, permintaan bantuan itu, bukan berarti penyidik Polri tidak mampu menuntaskan kasus tersebut. Hanya saja, Polri beranggapan bahwa penyelesaian kasus itu membutuhkan peran serta masyarakat setempat.

Ditambahkan, bantuan tokoh masyarakat nantinya hanya bersifat memberikan informasi dan bukannya pada tahap penyelidikan. Kapolri berharap tokoh masyarakat Poso dan penyidik Polri bisa bekerja sama menjaga situasi agar tetap kondusif. Kapolri juga mengatakan pihaknya telah mengungkap sebagian kasus teror di Sulteng.

Bahkan, ujarnya, beberapa tersangka sudah diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti kasus mutilasi tiga siswi, sejumlah pengeboman, dan kasus penembakan. Namun, Sutanto mengaku, masih ada sebagian pelaku yang melarikan diri dan dalam pengejaran Polri. Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) itu membantah jika aktor utama kerusuhan di Poso dan Palu melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Tidak ada dugaan ke arah sana, itu murni dilakukan oleh pelaku teror. Tolong, jangan ditarik ke arah sana," tegasnya. Menurut Kapolri, situasi keamanan di Poso relatif kondusif. Dia mengatakan, Polri berusaha melakukan tindakan persuasif dalam menangani kasus yang terjadi. Polri, ujarnya, terus berupaya melakukan pengungkapan pelaku aksi teror tersebut.

Karenanya, kerja sama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan instansi di Sulteng bisa dilakukan. Terkait permintaan masyarakat Poso agar Kapolri menarik satuan Brigadir Mobil (Brimob) yang bertugas di wilayah itu, Sutanto mengaku dapat memahami permintaan itu. Meski demikian, dia menegaskan, keberadaan Polri hanya untuk mengamankan situasi keamanan di Poso dari konflik dan aksi teror.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Paulus Purwoko mengatakan, pemberian daftar nama pada Adnan Arsal ditujukan agar tokoh masyarakat Poso ikut membantu upaya pengungkapan aksi kekerasan yang terjadi di sana. Dalam penegakan hukum, kepolisian bisa melakukan berbagai pendekatan.

"Kalau tersangka bisa dibujuk dengan baik, tanpa harus disergap dengan risiko korban pihak ketiga, maka salah satu upaya adalah melalui orang yang disegani oleh kelompok di sana," jelasnya. Dalam pengungkapan kasus kejahatan, ungkap Purwoko, dinamika operasi merupakan seni dalam penegakan hukum.

Polri, ujarnya, selalu berpikir menangkap pelaku kejahatan dan meminimalisasi risiko yang timbul. Makanya, jika seseorang atau mediator ada yang bisa membantu, metode itu bisa digunakan di manapun. Tetapi, jika tidak ada jalan lain, maka penangkapan paksa akan dilakukan.

Sementara itu, Ketua Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam Poso Adnan Arsal, saat dihubungi SINDO, mengaku belum menerima sejumlah nama daftar pencarian orang (DPO) dari Kapolri Jenderal Pol Sutanto. "Saya tidak pernah menerima nama-nama itu," tandasnya. Namun, Adnan mengakui saat pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, dirinya pernah diminta membantu. "Bapak Jusuf Kalla meminta Kapolri menyerahkan sejumlah nama yang masuk DPO," ujar