Pemerintah Siapkan Rp 100 Miliar untuk Pembangunan Poso

Kamis, 2 November 2006

Pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan di Poso, Sulawesi Tengah menyusl terjadinya beberapa konflik di wi- layah tersebut. Rencananya dana itu akan dapat dicairkan pada tahun 2007 jika mendapat persetujuan dari DPR.

Dana itu akan digunakan untuk pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat secara mental, psikis, pengetahuan dan kesempatan untuk ikut membangun. Karena jika masyarakat di wilayah itu sejahtera maka konflik dapat dihentikan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, dalam acara Halal Bihalal di kantornya, Jakarta, Rabu (1/11/).

Menurut Aburizal, perdamaian itu akan terwujud jika ada kesetaraan dalam bidang kesejahteraan, seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, peraih Nobel dari Bangladesh.

Rencananya dana untuk pembangunan itu akan dipegang oleh pemerintah pusat, namun usulan program pembangunan itu harus berasal dari pemerintah daerah. "Daerah tidak memiliki wewenang langsung terhadap penggunaan dana itu," jelasnya.

Dirjen Bimas Islam Depag kembali mengingatkan bahwa substansi konflik Poso dan sekitarnya bukan masalah agama, tetapi campuran berbagai masalah. "Persoalan itu seperti keadilan ekonomi, politik, penduduk asli-pendatang, kota-desa, pusat-daerah atau Islam-Kristen," kata Dirjen Bimas Islam Depag, Prof Dr Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu seperti dikutip Antara.

Peluang-peluang konflik tersebut, ujarnya, bisa dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu. Bahkan sekarang sebenarnya Poso itu hanya persoalan segelintir orang yang menjadi persoalan nasional.

Ia mengatakan setuju dihidupkannya kembali Konsep Malino di mana para tokoh agama dan masyarakat bersepakat untuk berkontribusi dalam mengamankan komunitas di sana.

Nasaruddin juga menyatakan, perlunya ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Poso yang masih terus berlarut-larut.
Wapres Jusuf Kalla, ujarnya, sudah menawarkan dalam pertemuan baru-baru ini kepada masyarakat Sulawesi Tengah, kalau mau terus berperang pemerintah mempersilakan dan akan menarik seluruh pasukan dari Poso. [K-11]