Pulihkan Poso, Pemerintah Kucurkan Rp68 Miliar

Kamis, 02 November 2006

str-Afdhal Fauzy REKONSILIASI POSO: Mensos Bachtiar Chamsyah (kiri) bersama KSAD Jenderal Joko Santoso (kanan) disambut Gubernur Sulteng HB Paliudju saat tiba di Bandara Mutiara Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

PALU-MIOL: Pemerintah mengalokasi dana sekitar Rp68,090 miliar untuk mendanai program keserasian sosial bagi korban kerusuhan dan eks-pengungsi Poso dan Tojo Unauna, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, di Palu, Kamis, mengatakan bantuan yang menfokuskan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini bersumber dari Depsos sebesar Rp18 miliar dan Rp50 miliar yang dijanjikan Wapres Jusuf Kalla saat berlangsung pertemuan dengan tokoh masyarakat Poso di Palu awal pekan ini.

"Seluruh dana tersebut diperuntukkan pada tahun anggaran 2006 ini," kata Chamsyah.

Menurut dia, pemerintah tidak menentukan jenis usaha peningkatan ekonomi yang mesti dilakoni oleh masyarakat Poso dan Tojo Unauna, masyarakat memilih sendiri usaha-usaha ekonomi produktif yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka.

"Biasanya jenis usaha tergantung lokasi domisili warga, jika tinggal di daerah pantai berarti butuh alat penangkap ikan, jika berdagangan di pasar berarti butuh modal usaha. Prinsipnya pemerintah hanya menyediakan dana segar," katanya.

Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Depsos, Rozali Situmorang, menjelaskan sebanyak 900 kk (Kepala Keluarga) di Kabupaten Poso dan 909 kk di Kabupaten Tojo Unauna akan mendapat bantuan program keserasian sosial korban bencana kerusuhan dan eks pengungsi.

Warga penerima bantuan di Poso tersebar di Kelurahan Gebang Rejo sebanyak 317 kk, Kelurahan Kayamanya (27 kk), Kelurahan Kawua (32 kk), Desa Mapane (65 kk), Desa Silanca (73 kk), Desa Pamona (351 kk), dan Desa Petirodongi (35 kk).

Sementara di Kabupaten Tojo Unauna tersebar di Desa Matako sebanyak 327 kk, Desa Galuga (143 kk), Desa Tanamawu (72 kk), Desa Malewa (140 kk), Desa Korondoda (127 kk), Desa Dataran Bugi (100 KK).

Saat konflik Poso pecah akhir tahun 1998, wilayah Kabupaten Tojo Unauna masih bagian dari Kabupaten Poso.

Lebih lanjut Situmorang mengatakan baha setiap keluarga penerima bantuan akan mendapatkan uang tunai Rp4 juta atau bentuk lain yang senilai, bantuan ini untuk pemberdayaan atau penguatan ekonomi eks pengungsi.

Selain itu, setiap keluarga penerima bantuan juga akan mendapat dana pembiayaan kegiatan fisik maupun non-fisik Rp5,68 juta, dengan mekanisme swakelola oleh penerima bantuan dan masyarakat lokal. Total dana yang dilakokasi untuk membiayai 1.809 paket kegiatan mencapai Rp10,275 miliar.

"Bentuk kegiatan direncanakan, diputuskan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan bantuan pendamping," ujar Situmorang.

Situmorang menjamin potensi penyimpangan bantuan dana program keserasian tersebut sangat kecil sebab makanisme yang diterapkan sangat ketat, nama dan alamat penerima bantuan sudah diteliti lebih awal sehingga mencegah adanya penerima fiktif.

Sementara bantuan paket kegiatan kepada kelompok masyarakat menggunakan sistem voucer yang pencairan dananya dilakukan melalui BRI setempat.

"Dengan pola ini dapat memperkecil ebocoran dana bantuan sosial tersebut," katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Djoko Santoso dan Mensos Bachtiar Chamsyah, Kamis siang, transit di Bandara Mutiara Palu dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Kabupaten Poso.

Djoko Santoso dan Bachtiar Chamsyah akan melakukan serangkaian kegiatan selama dua hari kunjungan kerjanya di bekas daerah konflik itu, diantaranya peletakan batu pertama pembangunan 1.009 unit RTS (rumah tinggal sementara) bagi masyarakat korban kerusuhan di desa Kapompa Kota Poso.

Pembangunan RTS yang tersebar di 68 desa dalam wilayah Kabupaten Poso itu akan dikerjakan oleh satu batalyon (sekitar 600 personil) dari Zeni Tempur Kodam VII/Wirabuana yang terlibat dalam kegiatan bakti manunggal TNI. (Ant/OL-02)